JAKARTA, TRIBUN — Pandangan awal yang disampaikan anggota Pansus Angket Kasus Bank Century dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional ternyata cukup mengejutkan partai oposisi, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Hanura.

Anggota Pansus asal Fraksi Hanura, Akbar Faizal, mengaku tak menyangka sebelumnya bahwa dua fraksi partai koalisi itu akan sejalan dengan PDI Perjuangan, Hanura, Gerindra, Golkar, dan PKS yang sejak awal sudah mencium aroma dugaan pelanggaran dalam keputusan bail out Bank Century.

Dalam pandangan awal fraksi yang disampaikan kemarin, PAN menangkap dugaan terjadinya 60 pelanggaran. Sedangkan PPP mencatat 14 indikasi yang sama. "Saya sangat kaget dengan penyikapan dua partai koalisi, yaitu PAN dan PPP. Sangat mengagetkan, saya menaruh hormat pada dua partai tersebut. Kita jadi agak lega juga ketika penyikapan tidak melulu dilihat dari kacamata kekuasaan," kata Akbar kepada Kompas.com, Selasa (9/2/2010).

Ia mengungkapkan, hal yang paling mengagetkan adalah pernyataan tegas kedua fraksi mengenai jumlah pelanggaran yang mereka temukan. "Mengakui adanya pelanggaran saja sudah luar biasa mengejutkan," ujarnya.

Anggota Pansus asal Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, juga mengungkapkan hal yang sama. Sikap anggota Pansus dari PPP dan PAN selama ini dinilainya cukup kritis dalam pemeriksaan yang dilakukan Pansus. Akan tetapi, sikap para petinggi partai yang bertolak belakang dengan kekritisan anggotanya, semula diprediksinya membuat PPP dan PAN tak akan menyimpulkan pandangan awal yang cukup "berani".

"Kaget sekali waktu mendengar pandangan PPP dan PAN. Kami melihat paradoks, anggota Pansus kritis, tapi pejabat-pejabat partainya kan enggak. Saya berpikir sikap mereka akan seperti juragan-juragannya, ternyata enggak," kata Eva saat dihubungi terpisah. Sikap fraksi partai koalisi yang tak terpengaruh dengan isu reshuffle dan evaluasi koalisi, menurutnya, patut diapresiasi.

"Mereka mungkin berpikir kepentingan jangka panjang yang tidak bisa dikalahkan dengan kepentingan jangka pendek koalisi," ujarnya.

Pandangan awal fraksi akhirnya menempatkan sebagian besar melihat adanya dugaan pelanggaran dalam pengambilan keputusan bail out. Pandangan berbeda hanya disampaikan dua fraksi, yaitu Demokrat dan PKB, yang sama sekali menyatakan tak ada kesalahan dalam keputusan tersebut.

Pertanyaannya, apakah sikap-sikap fraksi koalisi akan bisa bertahan hingga pandangan akhir? Baik Akbar maupun Eva menyatakan cukup optimistis fraksi-fraksi tidak akan merubah kesimpulan akhir. "Kalau berani membelot dari pandangan awal, saya pikir ada risiko dari rakyat yang harus mereka hadapi," kata Akbar. (*)